Dunia digital seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siapa saja untuk berekspresi, termasuk di lingkungan kampus. Namun, realitanya tidak selalu seindah itu. Belakangan ini, isu mengenai pelecehan seksual berbasis digital kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian serius, tak terkecuali di lingkungan akademik seperti Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Ketika privasi dikhianati dan ruang siber disalahgunakan untuk mengintimidasi atau melecehkan, langkah tegas menjadi harga mati.
Tentu, ini bukan masalah yang bisa dianggap enteng atau sekadar “drama” media sosial. Pelecehan berbasis digital memiliki dampak psikologis yang mendalam bagi korban, bahkan bisa lebih melumpuhkan daripada kekerasan fisik. Oleh karena itu, langkah proaktif FH UI dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus ini layak diapresiasi sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa di era serba terhubung ini, keamanan dan integritas diri harus dijaga dengan sangat serius.
Memahami Apa Itu Pelecehan Seksual Berbasis Digital
Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pelecehan seksual berbasis digital atau Cyber Sexual Harassment? Seringkali, orang mengira pelecehan hanya terjadi secara fisik. Padahal, dunia maya menyediakan banyak “jalan tikus” bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Bentuknya bisa sangat beragam dan seringkali licin untuk dideteksi oleh mereka yang tidak paham.
Secara sederhana, ini adalah segala bentuk kekerasan atau pelecehan yang dilakukan menggunakan teknologi digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform daring lainnya. Tujuannya hampir selalu sama: mempermalukan, mengancam, memanipulasi, atau mengobjektifikasi seseorang tanpa persetujuan. Dalam lingkungan kampus, dinamika kekuasaan—misalnya antara senior dan junior, atau rekan mahasiswa—seringkali disalahgunakan di ruang digital.
Beberapa bentuk yang paling sering ditemui antara lain:
-
Penyebaran konten intim tanpa persetujuan: Ini adalah bentuk paling ekstrem, di mana foto atau video pribadi disebarkan untuk menjatuhkan mental korban.
-
Penguntitan daring (Cyber Stalking): Memantau setiap gerak-gerik korban secara berlebihan melalui akun media sosial dan mengirim pesan yang tidak diinginkan secara terus-menerus.
-
Pelecehan verbal di kolom komentar atau pesan pribadi: Menggunakan bahasa yang mengandung unsur seksual untuk merendahkan atau melecehkan seseorang.
-
Pengambilan gambar tanpa izin (Upskirting atau Creepshot): Meski terjadi secara fisik, distribusinya yang masif di internet membuat ini terkategori sebagai pelecehan berbasis digital.
Mengapa Kasus di Lingkungan Kampus Begitu Krusial?
Kampus adalah tempat di mana nilai-nilai intelektual dan moral seharusnya dijunjung tinggi. Ketika pelecehan seksual berbasis digital terjadi di dalam komunitas mahasiswa, dampaknya bisa sangat merusak iklim pendidikan. Korban tidak hanya mengalami trauma pribadi, tetapi juga merasa tidak aman untuk mengikuti kegiatan akademik atau bersosialisasi dengan teman-temannya. Inilah mengapa langkah FH UI dalam merespons dugaan kasus ini sangat krusial.
Universitas bukan hanya sekadar gedung untuk belajar, tetapi juga sebuah ekosistem sosial. Ketika salah satu elemen di dalamnya menjadi korban kekerasan, seluruh sistem akan terganggu. Mahasiswa yang seharusnya fokus menuntut ilmu justru harus berjuang memulihkan diri dari trauma. Selain itu, jika kasus ini dibiarkan begitu saja, akan muncul preseden buruk bahwa perilaku seperti ini “dianggap lumrah” atau bahkan tidak memiliki konsekuensi nyata.
Langkah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak fakultas mengirimkan sinyal kuat. Bahwa kampus memiliki sistem untuk melindungi mahasiswanya. Ini bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi lebih kepada menciptakan sistem pertahanan bagi seluruh civitas akademika. Dengan menangani dugaan pelecehan seksual berbasis digital secara transparan dan tegas, institusi menunjukkan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi pelaku kekerasan.
Peran Institusi dalam Menegakkan Keamanan Digital
Merespons kasus pelecehan di ruang digital memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan kasus konvensional. Ada jejak digital yang harus diamankan, bukti yang perlu divalidasi, dan perlindungan privasi korban yang harus menjadi prioritas utama. FH UI, sebagai institusi hukum, memiliki kapasitas untuk menerapkan standar hukum yang tepat dalam menangani masalah ini secara prosedural maupun etis.
Bagaimana seharusnya sebuah institusi bertindak? Pertama, melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas ini tidak hanya bertugas menampung laporan, tetapi harus memiliki pemahaman mendalam tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang juga mencakup ranah digital. Keberadaan tim ahli hukum di internal fakultas menjadi nilai tambah yang sangat besar untuk memastikan keadilan bagi korban.
Selain itu, institusi perlu menyediakan saluran pelaporan yang aman dan confidential. Banyak korban enggan melapor bukan karena tidak merasa dirugikan, melainkan karena takut akan stigma atau proses pelaporan yang justru mempermalukan mereka. Dengan sistem yang menjaga kerahasiaan identitas, mahasiswa akan merasa lebih berani untuk melangkah. Keamanan korban adalah prioritas di atas segalanya.
Langkah Preventif bagi Mahasiswa di Era Digital
Sambil menunggu langkah konkret dari pihak berwenang, kita sebagai mahasiswa atau individu dalam komunitas digital juga perlu membekali diri dengan kemampuan literasi digital yang baik. Memahami batasan privasi dan cara melindungi diri di internet adalah langkah awal yang sangat penting. Kita harus menyadari bahwa tidak semua yang ada di internet bersifat publik, dan privasi adalah hak yang tidak boleh diganggu gugat.
Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan untuk meminimalisir risiko:
-
Periksa Pengaturan Privasi Akun: Pastikan media sosial Anda memiliki pengaturan privasi yang ketat. Batasi siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda atau mengirim pesan langsung.
-
Jangan Sembarangan Berbagi Informasi Intim: Selalu ingat bahwa apa pun yang sudah masuk ke internet, meski dihapus, bisa saja memiliki jejak digital yang sulit dihilangkan sepenuhnya.
-
Tingkatkan Digital Awareness: Kenali pola-pola pelecehan seperti catcalling digital atau upaya manipulasi emosional di ruang siber. Jangan ragu untuk langsung memblokir akun yang mencurigakan.
-
Simpan Bukti (Jangan Dihapus): Jika mengalami pelecehan, jangan terburu-buru menghapus pesan atau komentar. Lakukan screenshot sebagai bukti kuat jika nantinya akan dilaporkan ke pihak berwenang.
Budaya “Bystander Intervention” yang Aktif
Seringkali, kasus pelecehan seksual berbasis digital diketahui oleh orang-orang di sekitar korban, namun mereka memilih untuk diam. Budaya menjadi penonton atau bystander inilah yang seringkali melanggengkan tindakan pelaku. Padahal, intervensi dari rekan sebaya bisa menjadi faktor penentu apakah seorang korban akan mendapatkan dukungan yang tepat atau justru semakin terpuruk dalam trauma.
Apa yang bisa kita lakukan jika melihat rekan yang menjadi korban? Pertama, berikan dukungan moril. Dengarkan ceritanya tanpa menghakimi atau mempertanyakan, “Kenapa kamu melakukan ini?” atau “Kok kamu mau diajak begitu?”. Pertanyaan seperti itu justru akan menyalahkan korban (victim blaming). Fokuslah untuk menanyakan apa yang bisa kita bantu, apakah itu menemani melapor atau sekadar memberikan ruang aman bagi mereka.
Jika Anda melihat konten yang melecehkan, jangan ragu untuk melaporkan (report) akun tersebut ke platform yang digunakan agar bisa segera ditutup. Semakin banyak orang yang berani angkat bicara, semakin kecil ruang gerak bagi pelaku untuk beraksi. Komunitas yang solid adalah pertahanan terbaik melawan tindakan tidak terpuji di dunia digital.
Menuju Kampus yang Aman dan Inklusif
Apa yang dilakukan FH UI saat ini merupakan langkah awal menuju perubahan yang lebih besar. Penanganan kasus pelecehan seksual berbasis digital memang tidak bisa dilakukan secara instan. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan kolaborasi antara pihak universitas, mahasiswa, dan ahli pendukung. Namun, keberanian untuk mengungkap dan menyelidiki dugaan pelecehan seksual berbasis digital adalah tanda bahwa perubahan ke arah yang lebih baik sudah dimulai.
Kita semua berhak mendapatkan lingkungan belajar yang bebas dari ancaman, baik secara fisik maupun digital. Kampus harus menjadi tempat di mana inovasi dan kreativitas tumbuh, bukan tempat di mana ketakutan berkembang. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh FH UI bisa memberikan keadilan bagi korban dan menjadi contoh bagi institusi pendidikan lainnya di Indonesia. Dengan begitu, ruang digital kampus akan kembali menjadi tempat yang produktif dan aman bagi semua orang.
Mari kita terus mendukung lingkungan akademik yang lebih sehat. Jangan pernah menormalisasi perilaku pelecehan dalam bentuk apa pun. Jika Anda mengetahui ada tindakan yang mencurigakan, segera komunikasikan ke kanal resmi kampus. Ingat, diam bukanlah solusi, tetapi keberanian untuk bertindak adalah awal dari keamanan yang kita harapkan bersama.
