Baru-baru ini, masyarakat Indonesia ramai membahas penerapan registrasi kartu SIM menggunakan pengenalan wajah atau face recognition. Operator seluler menegaskan bahwa mereka tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Proses verifikasi hanya mengirim data sementara ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk validasi identitas.
Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Tujuannya meningkatkan keamanan identitas digital, mengurangi penipuan, spam, dan penyalahgunaan nomor seluler untuk kejahatan siber. Masyarakat kini lebih tenang karena data wajah tidak berada di server operator. Verifikasi terjadi secara real-time, dan hasilnya hanya berupa konfirmasi berhasil atau gagal tanpa menyimpan salinan biometrik.
Artikel ini menjelaskan secara mendalam proses tersebut, dasar hukumnya, manfaat, serta tantangan yang ada. Anda akan memahami bagaimana kebijakan ini melindungi privasi sekaligus memperkuat ekosistem digital nasional.
Pengertian Data Biometrik dan Penerapannya di Sektor Telekomunikasi
Data biometrik mencakup ciri fisik unik individu, seperti pola wajah, sidik jari, atau iris mata. Dalam registrasi SIM card, pemerintah memilih pengenalan wajah karena praktis dan terintegrasi dengan data e-KTP yang sudah tersimpan di Dukcapil. Teknologi ini membandingkan wajah langsung dengan rekaman biometrik yang ada di database pusat.
Operator seluler menggunakan kamera ponsel atau mesin khusus untuk menangkap gambar wajah. Sistem kemudian mengirim data tersebut ke server Dukcapil untuk pencocokan satu lawan satu (1:1 matching). Hasil verifikasi kembali ke operator dalam hitungan detik. Proses ini memastikan nomor SIM terhubung dengan identitas asli pemilik.
Keunggulan biometrik terletak pada tingkat akurasi tinggi dibandingkan foto KTP biasa. Pemalsuan wajah lebih sulit daripada memalsukan dokumen. Namun, data ini bersifat sensitif karena tidak bisa diganti jika bocor, berbeda dengan password yang bisa direset.
Latar Belakang Kebijakan Registrasi SIM Card Biometrik
Pemerintah menerbitkan Permenkomdigi No. 7 Tahun 2026 untuk menyempurnakan tata kelola registrasi pelanggan seluler. Sebelumnya, registrasi dengan NIK dan KK masih rentan terhadap penyalahgunaan identitas. Banyak kasus penipuan online menggunakan nomor SIM palsu atau curian identitas.
Kebijakan ini wajib bagi pelanggan baru prabayar, pascabayar, dan eSIM. Pelanggan lama diimbau melakukan registrasi ulang dengan biometrik untuk meningkatkan legalitas data mereka. Masa transisi hybrid (NIK atau biometrik) berlaku hingga paling lambat Juli 2026. Operator harus menyediakan opsi daring melalui aplikasi atau website serta luring di gerai resmi.
Tujuan utama adalah mencegah kejahatan digital. Tanpa identitas yang kuat, pelaku kejahatan mudah mengganti nomor untuk menghindari pelacakan. Dengan biometrik, setiap nomor terikat secara permanen dengan pemilik sahnya.
Pernyataan Resmi Operator Seluler dan ATSI Mengenai Penyimpanan Data
Sekjen ATSI Merza Fachys menegaskan operator seluler tidak simpan wajah pelanggan. “Nggak, kita tidak simpan wajah. Hanya ngirim ke Dukcapil untuk divalidasi,” katanya. Operator hanya berfungsi sebagai perantara tanpa mengintip atau menyimpan data biometrik.
Ketua ATSI Dian Siswarini menambahkan bahwa operator berhati-hati terhadap data pribadi. Data wajah langsung disimpan di database Dukcapil yang tepat setelah verifikasi selesai. XLSmart, Indosat, dan Telkomsel juga menyatakan hal serupa. Mereka mendukung kebijakan ini untuk meningkatkan akurasi dan keamanan tanpa memiliki gudang data wajah di server masing-masing.
Pernyataan ini merespons kekhawatiran masyarakat terkait risiko kebocoran data jika disimpan oleh operator swasta. Dengan mekanisme ini, risiko berkurang karena data hanya ada di lembaga pemerintah yang memiliki standar keamanan tinggi.
Langkah-langkah Praktis Registrasi SIM Card Biometrik
Registrasi SIM card biometrik bisa dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, datang ke gerai operator dengan bantuan petugas. Kedua, menggunakan mesin self-service di outlet resmi. Ketiga, secara mandiri melalui aplikasi atau website operator.
Proses mandiri dimulai dengan membuka aplikasi atau situs operator. Masukkan nomor yang akan diregistrasi. Terima dan masukkan kode OTP yang dikirim via SMS. Input NIK Anda. Pindai wajah sesuai instruksi kamera. Sistem mengirim data ke Dukcapil untuk verifikasi. Jika cocok, registrasi berhasil. Jika tidak, Anda diminta memperbarui data di Dukcapil terdekat.
Operator menyediakan dukungan pelanggan untuk membantu proses ini. Di daerah terpencil, masa transisi memberikan kelonggaran waktu hingga Juni 2026 untuk penyediaan infrastruktur. Pastikan perangkat Anda memiliki kamera berkualitas baik dan koneksi internet stabil saat registrasi daring.
Peran Dukcapil sebagai Penyimpan Utama Data Biometrik
Dukcapil menjadi pusat penyimpanan data biometrik nasional. Database ini sudah ada sejak penerapan e-KTP. Saat registrasi SIM, operator hanya mengirim data wajah sementara untuk pencocokan. Setelah validasi, data tidak kembali ke operator dan tetap di Dukcapil.
Lembaga ini menerapkan standar keamanan tinggi sesuai regulasi. Akses data dibatasi hanya untuk keperluan verifikasi resmi. Hal ini mengurangi risiko kebocoran dibandingkan jika operator swasta menyimpannya, karena operator memiliki banyak titik akses yang berpotensi diretas.
Masyarakat bisa mempercayai bahwa data biometrik mereka dilindungi oleh institusi negara dengan tanggung jawab hukum yang jelas. Dukcapil juga terus melakukan pemutakhiran data kependudukan untuk menjaga akurasi.
Dasar Hukum Perlindungan Data Biometrik dalam UU PDP
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengkategorikan data biometrik sebagai data pribadi spesifik atau sensitif. Kategori ini memerlukan persetujuan eksplisit, pembatasan tujuan, dan perlindungan ekstra dari pengendali data.
Pengendali data wajib menerapkan prinsip minimisasi data, transparansi, dan akuntabilitas. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Dalam konteks registrasi SIM, operator hanya memproses data untuk verifikasi sementara, sementara Dukcapil sebagai pengendali utama bertanggung jawab penuh atas penyimpanan jangka panjang.
Regulasi ini selaras dengan praktik internasional yang menekankan consent dan purpose limitation untuk data sensitif seperti biometrik.
Manfaat Registrasi Biometrik bagi Keamanan dan Masyarakat
Kebijakan ini secara signifikan mengurangi nomor SIM fiktif yang digunakan untuk scam, judi online, dan penipuan. Identitas yang terverifikasi membuat pelacakan pelaku kejahatan lebih mudah bagi penegak hukum. Pelanggan juga mendapatkan perlindungan lebih baik karena nomor mereka sulit disalahgunakan orang lain.
Manfaat lain termasuk peningkatan kualitas layanan. Operator dapat menyediakan fitur keamanan tambahan bagi pengguna terverifikasi. Secara nasional, ekosistem digital menjadi lebih aman dan terpercaya, mendukung pertumbuhan ekonomi digital.
Uji coba yang dilakukan operator menunjukkan tingkat keberhasilan verifikasi tinggi, meski tantangan tetap ada di wilayah infrastruktur terbatas.
Tantangan Implementasi dan Risiko yang Harus Diantisipasi
Meski operator tidak simpan data biometrik pelanggan, kekhawatiran utama tetap pada keamanan database Dukcapil. Serangan siber terhadap institusi pemerintah bisa membahayakan data sensitif secara massal. Infrastruktur di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) juga menjadi tantangan karena keterbatasan akses internet dan perangkat.
Proses yang lebih ketat berpotensi mengurangi jumlah pelanggan baru jika dianggap merepotkan. Masa transisi hybrid membantu, tetapi sosialisasi intensif diperlukan agar masyarakat tidak ragu. Risiko lain adalah kesalahan pencocokan biometrik akibat faktor pencahayaan atau perubahan penampilan fisik.
Pemerintah dan operator terus memantau implementasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
Tips Melindungi Privasi Data Pribadi sebagai Pelanggan Seluler
Anda bisa mulai dengan memastikan registrasi hanya melalui channel resmi operator. Hindari pihak ketiga yang menawarkan jasa registrasi berbayar. Periksa secara berkala status registrasi nomor Anda melalui aplikasi resmi.
Gunakan fitur keamanan ponsel seperti PIN, pola, atau biometrik lokal (bukan data yang dikirim ke server). Laporkan segera jika menerima SMS mencurigakan atau nomor Anda disalahgunakan. Pahami hak Anda dalam UU PDP untuk meminta akses, koreksi, atau penghapusan data pribadi jika diperlukan.
Selalu update aplikasi operator dan sistem operasi ponsel untuk menutup celah keamanan. Edukasi keluarga tentang pentingnya verifikasi identitas juga sangat membantu.
Perbandingan Praktik Registrasi SIM Biometrik di Negara Lain
Banyak negara seperti India dengan Aadhaar, Kenya, dan beberapa negara Afrika mewajibkan biometrik untuk SIM card guna mengatasi penyalahgunaan. India menyimpan data biometrik terpusat dengan enkripsi kuat, mirip pendekatan Indonesia melalui Dukcapil. Negara Eropa cenderung lebih ketat pada privasi sesuai GDPR, sering membatasi penggunaan biometrik hanya untuk kasus khusus dengan consent eksplisit.
Indonesia mengadopsi pendekatan yang menyeimbangkan keamanan nasional dengan perlindungan data. Keberhasilan akan tergantung pada transparansi dan respons cepat terhadap isu yang muncul.
Masa Depan Registrasi Seluler dan Tren Teknologi Biometrik
Ke depan, registrasi mungkin berevolusi dengan multi-factor biometrik atau integrasi blockchain untuk keamanan lebih tinggi. Operator bisa menawarkan layanan berbasis identitas digital terverifikasi untuk banking atau e-government. Tantangan utama tetap pada inklusivitas agar tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi.
Pemerintah diharapkan terus memperkuat pengawasan dan infrastruktur siber. Masyarakat perlu aktif berpartisipasi dengan memahami hak privasinya.
Kesimpulan
Operator seluler Indonesia tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Verifikasi face recognition hanya berfungsi sebagai jembatan ke database Dukcapil yang aman. Kebijakan ini memperkuat perlindungan identitas sambil mematuhi UU PDP sebagai data sensitif. Meski ada tantangan, manfaatnya besar untuk mengurangi kejahatan digital.
Pahami proses registrasi dan gunakan channel resmi. Pantau perkembangan regulasi untuk menjaga privasi Anda. Dengan kesadaran bersama, ekosistem digital Indonesia akan semakin aman dan inklusif.
