Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan pejabat pajak besar-besaran. Rencana ini menyasar sekitar 70 pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah tersebut menyusul perombakan serupa di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sudah mencapai 30-35 orang. Purbaya ingin membersihkan institusi dari praktik tidak sehat dan meningkatkan integritas pegawai.
Perombakan ini terjadi di tengah kasus suap yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa pejabat di KPP Madya Jakarta Utara menjadi tersangka. Purbaya menyatakan pegawai bermasalah akan dimutasi ke daerah terpencil, dirumahkan, atau bahkan dipecat. Tujuannya jelas: menghilangkan kebocoran penerimaan negara dan memastikan pelayanan pajak berjalan profesional.
Langkah ini menunjukkan komitmen Purbaya sejak dilantik sebagai Menkeu pada September 2025. Ia sudah memeriksa saldo rekening pejabat eselon I hingga III. Hasilnya belum menunjukkan lonjakan mencurigakan, tapi pengawasan tetap ketat. Reformasi ini diharapkan mendukung target penerimaan pajak yang lebih tinggi di tahun 2026. Masyarakat menantikan dampak nyata dari perombakan pejabat pajak Purbaya ini.
Latar Belakang Kasus Korupsi di DJP
Kasus suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara memicu gelombang reformasi. KPK melakukan OTT dan menetapkan beberapa pejabat DJP serta konsultan pajak sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap untuk mengurangi nilai pajak terutang perusahaan swasta. Penggeledahan kantor pusat DJP juga terjadi untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut.
Purbaya langsung merespons. Ia melantik empat pejabat baru di Kanwil DJP Jakarta Utara pada akhir Januari 2026. Penggantian ini bertujuan mengisi kekosongan dan menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap penyelewengan. Pegawai yang terlibat tetap berstatus pegawai Kemenkeu sampai ada putusan pengadilan, tapi evaluasi intensif dilakukan.
Kasus ini mengungkap celah dalam sistem pemeriksaan pajak. Beberapa pegawai diduga menerima “nawar-bawa beking” atau perlindungan tidak sah. Purbaya menekankan pentingnya integritas. Tanpa itu, kebocoran penerimaan negara terus terjadi dan merugikan masyarakat luas. Reformasi menjadi keharusan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap DJP.
Kronologi Perombakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Purbaya memulai perombakan dari DJBC pada 28 Januari 2026. Ia melantik 22 pejabat eselon II di unit tersebut. Total pelantikan mencapai 36 orang eselon II, dengan mayoritas berasal dari DJBC (sekitar 31 orang). Beberapa pejabat dari DJPB, DJKN, dan unit lain juga ikut dilantik.
Sebelum pelantikan, sekitar 34-35 pejabat DJBC diganti. Purbaya menargetkan posisi strategis, termasuk di pelabuhan besar. Lima pejabat di pelabuhan utama siap diganti atau dirumahkan. Tujuannya membersihkan praktik selundupan yang merugikan pasar domestik. Barang impor ilegal membuat perusahaan lokal kesulitan bersaing.
Purbaya menegaskan pelantikan bukan sekadar seremoni. Pejabat baru harus menunjukkan kepemimpinan, etika, dan kinerja tinggi. Mereka bertugas mengawasi pengelolaan fiskal dengan disiplin. Reformasi ini juga melibatkan penerapan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran lebih dini. Hasilnya, kebocoran di perbatasan diharapkan berkurang signifikan.
Rencana Perombakan Pejabat Pajak Purbaya di DJP
Pekan depan setelah 30 Januari 2026, Purbaya akan merombak sekitar 70 pejabat di DJP. Jumlah ini lebih besar dibandingkan DJBC. Perombakan mencakup rotasi jabatan dan penggantian pejabat bermasalah. Pegawai yang terlibat pelanggaran akan dipindah ke daerah terpencil atau dirumahkan.
Rencana ini sudah disiapkan sejak Purbaya menjabat. Ia menghindari perombakan besar di akhir tahun agar tidak mengganggu target penerimaan. Sekarang saatnya mengeksekusi. Mutasi mencakup level eselon II dan mungkin lebih rendah. Purbaya ingin menyegarkan organisasi dengan orang-orang berintegritas tinggi.
Proses melibatkan evaluasi kinerja dan rekam jejak. Pemeriksaan rekening pejabat menjadi salah satu alat pengawasan. Meski saldo belum menunjukkan anomali besar, pengawasan tetap berlanjut. Langkah ini menandai komitmen serius terhadap perombakan pejabat pajak Purbaya.
Pernyataan dan Kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya berbicara tegas di berbagai kesempatan. Ia menyatakan sedang memperbaiki DJBC dan DJP secara serius. “Ini serius nih, besok diobrak-abrik tuh salah satu,” katanya. Tujuannya menghilangkan kebocoran dan memperbaiki cara kerja institusi.
Ia menekankan integritas sebagai prioritas. Pejabat baru harus menjaga etika dan kinerja. Purbaya juga mendorong penggunaan AI dan teknologi modern untuk pengawasan. Selain itu, ia memerintahkan evaluasi pegawai nakal dengan sanksi tegas.
Kebijakan ini selaras dengan latar belakang Purbaya sebagai ekonom dan insinyur. Sebagai mantan Ketua LPS, ia membawa pengalaman pengawasan ketat ke Kemenkeu. Reformasi bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui fiskal yang sehat.
Mekanisme Sanksi bagi Pejabat Bermasalah
Purbaya menerapkan sanksi berlapis. Pegawai terlibat korupsi bisa dimutasi ke daerah terpencil. Opsi lain adalah dirumahkan sementara atau dipecat setelah proses hukum. Ia memberikan peringatan keras: “Macam-macam langsung pecat!”
Evaluasi mencakup LHKPN dan pemeriksaan rekening independen. Pemeriksaan ini melengkapi laporan ke KPK. Hasil sementara menunjukkan tren normal, tapi tidak menutup kemungkinan praktik tersembunyi.
Sanksi ini bertujuan efek jera. Pegawai DJP dan DJBC harus sadar bahwa penyelewengan berujung konsekuensi berat. Reformasi membangun budaya akuntabilitas tinggi.
Dampak pada Penerimaan Pajak dan Bea Cukai
Perombakan diharapkan mengurangi kebocoran secara signifikan. DJP dan DJBC berkontribusi besar terhadap APBN. Kebocoran akibat suap atau selundupan merugikan negara miliaran rupiah setiap tahun.
Dengan pejabat baru yang integritasnya terjaga, proses pemeriksaan pajak akan lebih transparan. Bea Cukai bisa lebih efektif menangani impor ilegal. Perusahaan lokal mendapat perlindungan lebih baik dari persaingan tidak sehat.
Target penerimaan 2026 bisa tercapai lebih mudah. Reformasi juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Pelaporan yang jujur akan meningkat jika sistem dirasakan adil dan bersih.
Reformasi Lebih Luas di Kementerian Keuangan
Perombakan DJP dan DJBC bagian dari upaya besar Kemenkeu. Purbaya mendorong digitalisasi dan penggunaan data analytics. Pengawasan internal diperkuat melalui pemeriksaan rekening rutin.
Reformasi mencakup pelatihan pegawai dan penerapan standar etika ketat. Kolaborasi dengan KPK tetap intensif. Tujuannya membangun institusi modern yang mendukung pertumbuhan inklusif.
Purbaya menghindari gangguan jangka pendek. Ia memastikan transisi lancar sehingga target fiskal tetap terjaga.
Respons Masyarakat dan Pengamat
Masyarakat menyambut positif langkah tegas Purbaya. Banyak yang melihat ini sebagai angin segar pasca kasus OTT KPK. Namun, sebagian mengkhawatirkan dampak pada kinerja operasional selama transisi.
Pengamat ekonomi menyarankan monitoring ketat pasca mutasi. Rotasi 70 orang di DJP harus disertai pelatihan agar tidak menurunkan produktivitas. Saran lain mencakup transparansi proses pemilihan pejabat baru.
Secara keseluruhan, reformasi ini memperkuat citra Kemenkeu. Keberhasilan akan bergantung pada eksekusi konsisten.
Prospek Ke Depan dan Tantangan
Ke depan, Purbaya diharapkan melanjutkan reformasi serupa di unit lain. Penggunaan AI untuk deteksi risiko korupsi menjadi prioritas. Target jangka panjang adalah DJP dan DJBC yang lebih efisien dan berintegritas.
Tantangan utama adalah menjaga kontinuitas pelayanan selama perombakan besar. Pemerintah juga perlu memastikan pejabat baru memiliki kompetensi teknis tinggi. Kolaborasi antarlembaga akan krusial.
Reformasi ini bisa menjadi model bagi kementerian lain. Keberhasilan akan mendukung stabilitas fiskal Indonesia.
Kesimpulan
Perombakan pejabat pajak Purbaya menandai komitmen nyata terhadap reformasi di Kemenkeu. Mutasi 70 pejabat di DJP menyusul langkah di DJBC bertujuan menghilangkan kebocoran dan meningkatkan integritas. Latar belakang kasus suap KPK memperkuat urgensi aksi ini.
Dampak positif diharapkan pada penerimaan negara dan kepercayaan publik. Purbaya menekankan sanksi tegas dan pengawasan ketat. Keberhasilan reformasi bergantung pada eksekusi yang konsisten dan transparan.
Wajib pajak dan masyarakat diundang memantau perkembangan ini. Dukungan kolektif akan mempercepat perbaikan sistem pajak Indonesia.
